Visa Umrah Berlaku Setahun: Aturan Multiple-Entry dan Batas 90 Hari

Mulai Juli 2026, Arab Saudi menambah satu pilihan visa umrah: visa multiple-entry yang berlaku 365 hari dengan batas tinggal kumulatif 90 hari, berdampingan dengan visa umrah reguler yang kini hanya berlaku 30 hari sejak diterbitkan. Perubahan ini berjalan bersamaan dengan pembaruan aturan di sisi Indonesia, yaitu legalisasi umrah mandiri lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan terbitnya Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur ulang standar operator umrah. Berikut rangkuman apa yang berubah dan apa yang perlu disiapkan jemaah.

Apa yang Berubah pada Visa Umrah 2026?

Ada tiga perubahan utama yang berlaku untuk visa umrah reguler:

• Masa berlaku lebih singkat. Visa umrah kini berlaku 30 hari sejak tanggal penerbitan, turun dari sebelumnya 90 hari. Perhitungan dimulai dari tanggal visa terbit, bukan tanggal keberangkatan, sehingga visa yang tidak segera dipakai bisa batal otomatis.
• Aturan "tidak ada booking, tidak ada visa". Pemohon harus memiliki reservasi hotel dan transportasi yang sudah terverifikasi lewat platform Nusuk sebelum visa diajukan, lengkap dengan Booking Reference Number (BRN) yang menghubungkan seluruh reservasi ke permohonan visa.
• Wajib terdaftar di Nusuk. Semua jemaah, tanpa pengecualian berdasarkan negara asal, wajib terdaftar di platform Nusuk karena sistem ini yang mengelola tautan visa, izin masuk, akses masjid, hingga slot Raudhah.

Mengenal Visa Multiple-Entry Umrah Setahun

Jenis visa baru ini diperkenalkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai bagian dari program peningkatan pengalaman jemaah. Visa berlaku 365 hari sejak diterbitkan, tetapi total lama tinggal di Arab Saudi sepanjang masa berlaku itu dibatasi maksimal 90 hari. Setiap kali masuk, jemaah tetap wajib membeli paket layanan baru lewat Nusuk dari penyedia yang disetujui, dan durasi paket tersebut tidak boleh melebihi sisa hari yang masih tersedia pada visa. Visa akan nonaktif otomatis setiap kali jemaah keluar dari Arab Saudi, lalu diaktifkan kembali untuk kunjungan berikutnya selama syarat terpenuhi. Satu catatan penting: visa ini tidak berlaku untuk masuk selama musim haji, yaitu 1 Dzulqadah sampai 13 Dzulhijjah.

Siapa yang Cocok dengan Visa Multiple-Entry?

Visa ini dirancang untuk jemaah yang berencana bolak-balik ke Arab Saudi lebih dari sekali dalam setahun, misalnya karena urusan keluarga, pekerjaan, atau keinginan umrah berulang. Bagi jemaah yang hanya berencana umrah satu kali dalam waktu dekat, visa reguler tetap menjadi pilihan yang lebih sederhana. Jalur dan syarat pengajuan—baik lewat e-Visa, agen berizin, atau langsung di Nusuk—bisa berbeda tergantung status paspor dan kebijakan yang berlaku saat pengajuan, sehingga sebaiknya dicek langsung ke kanal resmi sebelum memutuskan jenis visa yang diambil.

Bagaimana Posisi Umrah Mandiri di Indonesia?

Di sisi Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 secara resmi membuka tiga jalur keberangkatan umrah: melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui menteri. Untuk jalur mandiri, Pasal 87A menetapkan lima syarat: beragama Islam, memiliki paspor berlaku minimal enam bulan dari tanggal keberangkatan, tiket pesawat pergi-pulang dengan jadwal yang jelas, surat keterangan sehat dari dokter berwenang, serta visa dan bukti pembelian paket layanan melalui Sistem Informasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pasal 88A memberikan jemaah mandiri hak atas layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia jasa dan hak untuk melaporkan kekurangan layanan kepada menteri.

Yang perlu dipahami, jemaah mandiri mengurus sendiri seluruh dokumen, visa, akomodasi, dan transportasi tanpa pendampingan dari penyelenggara. Ini berbeda dari jemaah yang berangkat lewat PPIU, yang terikat kontrak dan standar layanan minimal yang diawasi langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Jalur mandiri memberi fleksibilitas lebih, tetapi tanggung jawab dan risiko teknis di lapangan juga lebih besar ditanggung sendiri oleh jemaah.

Aturan Baru untuk Operator Umrah: PMHU Nomor 2 Tahun 2026

Untuk memperkuat pengawasan pada sisi penyelenggara, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026, ditandatangani Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf pada 30 Juli 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 3 Agustus 2026. Aturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 2021 dan mengatur standar kegiatan usaha bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko.

• PPIU wajib memegang izin usaha perjalanan wisata (KBLI 79121) dan telah beroperasi minimal satu tahun.
• PIHK wajib lebih dulu berstatus PPIU, dengan masa operasi minimal tiga tahun atau telah memberangkatkan sedikitnya 1.000 jemaah.
• Sanksi diterapkan secara bertingkat, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
• Penyelenggara wajib menerapkan digitalisasi dan integrasi sistem sebagai bagian dari tata kelola perizinan.

Aturan ini relevan bagi jemaah yang memilih berangkat lewat PPIU, karena menjadi dasar pengawasan agar penyelenggara benar-benar memenuhi standar layanan minimal. Arfa Tours, sebagai PPIU resmi dengan izin PT SBBA nomor PPIU 29122200379750004, mengikuti pembaruan standar ini dalam proses layanan kepada jemaah.

Jadwal Musim Umrah 1448 H yang Perlu Dicatat

Selain aturan visa, ada sejumlah tanggal penting musim umrah yang sebaiknya dicatat jemaah dan keluarganya:

Jadwal ini mengacu pada kalender musim yang berlaku umum; kuota dan jadwal keberangkatan rombongan tetap bisa menyesuaikan, sehingga perlu dikonfirmasi ulang lewat PPIU atau kanal resmi mendekati waktu keberangkatan.

Yang Bisa Dilakukan Jemaah Sekarang

• Cek masa berlaku paspor, pastikan tersisa minimal enam bulan dari rencana keberangkatan.
• Jika berangkat lewat PPIU, pastikan penyelenggara sudah mengurus booking hotel dan transportasi di Nusuk sebelum pengajuan visa diproses.
• Jika memilih jalur mandiri, siapkan tiket pergi-pulang, surat keterangan sehat, dan bukti pembelian paket layanan lewat sistem resmi sejak awal, serta pahami bahwa dukungan teknis di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sendiri.
• Simpan salinan BRN dan izin Nusuk selama berada di Tanah Suci karena dokumen ini terkait akses masuk masjid dan slot ibadah tertentu.
• Pantau pengumuman resmi secara berkala karena ketentuan visa dan Nusuk berpotensi berubah menjelang musim ramai.

Karena ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu, selalu konfirmasi detail terbaru lewat kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atau penyelenggara berizin sebelum mengambil keputusan. Arfa Tours membantu jemaah menyesuaikan dokumen dengan aturan yang berlaku saat proses pendaftaran berlangsung, tanpa menjanjikan kepastian visa atau tanggal keberangkatan tertentu.