Sanksi Overstay dan Kanal Pengaduan Resmi: Aturan Umrah Berubah

Arab Saudi kini menegakkan batas kepulangan yang tegas bagi jemaah umrah, lengkap dengan sanksi denda, kurungan, hingga deportasi bagi yang melanggar. Di sisi Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia baru saja mengganti nomor pengaduan resmi untuk layanan haji dan umrah. Dua perubahan ini penting diketahui jemaah dan calon jemaah karena berkaitan langsung dengan kepastian jadwal pulang dan ke mana harus melapor bila ada masalah layanan.

Batas Kepulangan Jemaah Umrah dan Sanksi Overstay

Otoritas Arab Saudi menetapkan 18 April 2026, bertepatan dengan 1 Zulkaidah 1447 Hijriah, sebagai batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk meninggalkan wilayah Kerajaan. Ketentuan ini disebut berlaku mutlak bagi seluruh jemaah internasional tanpa pengecualian, termasuk jemaah asal Indonesia.

Jemaah yang tetap berada di Arab Saudi melewati batas tersebut menghadapi tiga jenis konsekuensi:

• Denda finansial
• Kurungan penjara
• Deportasi paksa

Yang perlu digarisbawahi, kewajiban ini tidak hanya menyasar jemaah secara individu. Penyelenggara perjalanan umrah juga diwajibkan memantau jemaah yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan bila ada yang tidak pulang sesuai jadwal. Perusahaan travel yang lalai melaporkan kasus overstay terancam dikenai denda yang tidak kecil. Pemerintah Saudi bahkan melarang warga lokal maupun warga asing memberikan fasilitas apa pun kepada jemaah yang overstay, dengan ancaman deportasi bagi pihak asing yang melanggar.

Bagi jemaah yang berangkat melalui Arfa Tours, hal ini berarti jadwal kepulangan yang tertera di tiket dan itinerary bukan sekadar rencana perjalanan, melainkan batas yang diawasi langsung oleh otoritas Saudi dan dilaporkan oleh pihak travel.

Prosedur Keberangkatan yang Perlu Dipatuhi

Selain batas tanggal, ada beberapa prosedur teknis yang diminta otoritas Saudi menjelang kepulangan:

• Menyelesaikan proses check-out akomodasi (hotel) dengan tertib dan tepat waktu
• Tiba di bandara paling lambat empat jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat
• Mengoordinasikan jadwal check-out hotel dan transportasi ke bandara melalui penyelenggara perjalanan umrah, bukan secara mandiri di luar sepengetahuan travel

Ketentuan ini sejalan dengan pola kebijakan Saudi belakangan ini yang makin mengandalkan sistem digital dan koordinasi terpusat lewat penyelenggara perjalanan, bukan lagi improvisasi jemaah di lapangan.

Soal Masa Berlaku Visa: Perlu Dikonfirmasi ke Travel

Beberapa pemberitaan menyebut adanya batas waktu tertentu bagi jemaah untuk segera berangkat ke Tanah Suci setelah visa umrah diterbitkan, dengan konsekuensi visa otomatis batal bila tidak digunakan dalam rentang waktu tersebut. Namun, detail angka hari yang beredar di berbagai sumber berita belum seragam. Karena aturan teknis visa elektronik umrah relatif sering diperbarui dan bisa berbeda penerapannya tergantung kebijakan yang berlaku saat visa diproses, jemaah sebaiknya menanyakan langsung masa berlaku visa yang tertera pada dokumennya kepada PPIU atau agen visa yang menerbitkannya, bukan berpegang pada angka umum yang beredar di media.

Aturan Tambahan Selama Musim Ramadan: Sistem Digital dan Pengendalian Kerumunan

Untuk musim Ramadan 1447H/2026M, otoritas Saudi juga merilis pedoman tambahan yang menunjukkan arah kebijakan makin mengandalkan teknologi dan pengaturan ketat di area masjid:

Pedoman ini juga menegaskan sejumlah larangan yang berlaku umum di area ibadah, seperti membawa senjata, merokok di area terlarang, mengemis, berjualan tanpa izin, serta memasuki area yang tidak diperuntukkan bagi publik. Jemaah diimbau mengikuti arahan petugas dan segera meninggalkan area salat setelah selesai beribadah agar memberi ruang bagi jemaah lain.

Kemenhaj RI Ganti Nomor Pengaduan Resmi

Di dalam negeri, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengumumkan pergantian nomor hotline pengaduan layanan haji dan umrah melalui akun Instagram resminya. Perubahan ini berlaku sejak 14 September 2026.

Kemenhaj menekankan pentingnya masyarakat, terutama calon jemaah dan jemaah yang sudah berangkat, mencatat nomor baru ini agar pengaduan terkait layanan haji dan umrah tersampaikan melalui kanal resmi kementerian, bukan melalui akun atau nomor tidak resmi yang mengatasnamakan Kemenhaj.

Apa Artinya bagi Jemaah dan Calon Jemaah

Dari rangkaian aturan di atas, ada beberapa hal praktis yang perlu diperhatikan jemaah:

• Anggap jadwal kepulangan dari travel sebagai batas keras, bukan perkiraan — keterlambatan bisa berujung sanksi hukum, bukan sekadar denda administratif
• Jangan mencoba memperpanjang masa tinggal secara mandiri di luar sepengetahuan penyelenggara perjalanan
• Tanyakan masa berlaku visa yang tertera di dokumen Anda langsung ke PPIU, karena angka yang beredar di media bisa berbeda-beda
• Simpan nomor pengaduan resmi Kemenhaj RI yang baru, dan gunakan kanal itu bila menemui kendala layanan haji atau umrah
• Ikuti arahan petugas dan sistem digital di area Masjidil Haram, termasuk indikator warna kapasitas salat, agar ibadah tetap nyaman dan tertib

Sebagai penyelenggara perjalanan umrah berizin resmi, Arfa Tours mengikuti perkembangan aturan ini dan menyesuaikan jadwal keberangkatan-kepulangan jemaah dengan ketentuan terbaru dari otoritas Saudi maupun Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Karena aturan semacam ini bisa direvisi sewaktu-waktu, calon jemaah tetap disarankan mengecek informasi terbaru menjelang keberangkatan, alih-alih hanya mengandalkan artikel atau pemberitaan yang sudah terbit beberapa waktu sebelumnya.